Parah! Pemotongan Transfer ke Daerah Tahun 2026, Titik Terendah Dalam Sejarah Kabupaten Jembrana

suarajembrana.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan keuangan daerah di tahun 2026. Pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat secara signifikan memberikan dampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai Pembangunan di kabupaten Jembrana pada tahun 2026.

Pendapatan transfer pusat ke daerah merupakan komponen terbesar dalam postur pendapatan daerah kabupaten Jembrana. Pada tahun 2025, proporsi pendapatan transfer ke daerah sebesar 68% dari total pendapatan daerah Rp.1.171.643.504.818. Transfer ke Daerah untuk Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 99.431.675.000 atau turun 12,5% dibandingkan Tahun Anggaran 2025.

“Ini merupakan penurunan paling tajam dalam sejarah Dana Transfer ke Daerah di Kabupaten Jembrana. Penurunan ini tidak sesuai dengan proyeksi pada KUA/PPAS 2026 dimana pendapatan transfer pusat diproyeksikan meningkat sebesar 2%,” ujar Sekda Jembrana I Made Budiasa saat bertemu dengan awak media, Kamis (25/9).

Lebih lanjut, Sekda Budiasa mengatakan beberapa sumber dana yang sebelumnya mendukung langsung pelayanan dasar masyarakat tidak lagi dialokasikan (dinolkan) untuk Tahun Anggaran 2026.

“DAU Bidang Pendidikan di tahun 2025 alokasinya Rp.31.671.034.000, DAU Bidang Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp.11.590.099.000, DAU untuk Gaji dan Tunjangan PPPK tahun 2025 sebesar Rp.14.171.139.000, Insentif Fiskal Alokasi 2025 sebesar Rp.14.658.841.000, itu semua ditahun 2026 menjadi Rp.0. Selain itu, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) juga mengalami penurunan sebesar Rp.13.187.472.000,” ucapnya.

Kondisi ini secara langsung menimbulkan konsekuensi serius, seperti terhambatnya layanan dasar khususnya dibidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur, serta keterbatasan ruang fiskal dalam mengelola belanja wajib dan mendesak.

“Menyikapi situasi ini, TAPD Kabupaten Jembrana akan melakukan penyesuaian terhadap postur Rancangan APBD 2026 baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah dan tentunya kami masih menunggu arahan dan kebijakan strategis Bapak Bupati serta berharap beliau memiliki jurus jitu dalam menghadapi tantangan ini,” ungkap Sekda Budiasa.

Meskipun ini merupakan tantangan yang berat, kata Sekda Budiasa, Pemerintah Kabupaten Jembrana tetap berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik dan mencari solusi terbaik melalui jalur-jalur resmi, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk tetap bersama-sama menjaga kondusifitas dan memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Jembrana,” tutupnya. ™