Genjot PAD, Pemkab Jembrana Mulai Uji Coba Retribusi Digital Terminal Gilimanuk dengan Sistem Tolgate
- account_circle Ed27
- calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
- visibility 437
- comment 0 komentar
suarajembrana.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana resmi menguji coba sistem tolgate digital (retribusi digital ) untuk retribusi parkir manuver dan Terminal Gilimanuk pada Selasa (17/2/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran nontunai yang transparan dan bebas dari potensi kebocoran.
Sebagai pintu masuk utama logistik dan penumpang ke Pulau Bali, Terminal Gilimanuk memiliki potensi penerimaan daerah yang sangat besar. Dengan menggandeng PT Bank BPD Bali, Pemkab Jembrana kini beralih dari pemungutan manual ke sistem digital guna memastikan setiap rupiah retribusi tercatat secara real-time dan masuk langsung ke kas daerah.
Sistem tolgate otomatis meminimalkan interaksi tunai antara petugas dan pengguna jasa, sehingga menutup celah pungutan liar atau kesalahan pencatatan.
Sementara data transaksi yang masuk terpantau secara langsung oleh pemerintah, memungkinkan proyeksi dan pengawasan anggaran yang lebih akurat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, menegaskan bahwa fokus utama dari transformasi ini adalah penguatan fiskal daerah melalui tata kelola yang bersih.
“Tujuan utama digitalisasi ini adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan sistem pengelolaan retribusi yang lebih tertib dan terintegrasi. Dengan sistem yang akuntabel, kita bisa memastikan seluruh potensi pendapatan daerah terserap maksimal untuk kepentingan masyarakat Jembrana,” tegas I Made Budiasa.
Program ini juga merupakan implementasi dari Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Ke depan, keberhasilan di Terminal Gilimanuk akan menjadi blueprint atau percontohan bagi digitalisasi titik-titik retribusi lain di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.
Melalui komitmen ini, Kata Budiasa Jembrana optimis dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memberikan layanan publik yang lebih modern, efisien, dan terpercaya di era digital.
“Digitalisasi memangkas birokrasi pemungutan, sehingga biaya operasional dapat ditekan dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur publik lainnya,” pungkasnya. ™
- Penulis: Ed27
Saat ini belum ada komentar