Bupati Jembrana Ajak LPD Perkuat Dukungan Subsidi Kredit PMI Saat Muskab IV

Bupati Jembrana Ajak LPD Perkuat Dukungan Subsidi Kredit PMI Saat Muskab IV

Jembrana – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, secara resmi membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) IV Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Jembrana pada Senin (18/5/2026). Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jembrana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya transformasi pelayanan di tubuh LPD. Menurutnya, daya saing LPD saat ini tidak lagi sekadar diukur dari murahnya suku bunga, melainkan dari rasa aman, kenyamanan, serta kecepatan pelayanan yang prima bagi nasabah.

Lebih dari itu, Bupati mendorong LPD untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, khususnya Program Dana Talangan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.

“LPD harus bisa tanggap dan menyesuaikan diri dengan situasi daerah, regional, maupun internasional. Seperti kita di Jembrana, saya harap LPD menjadi garda terdepan yang bekerja sama dengan Pemkab untuk menyalurkan kredit talangan PMI ini. Ini adalah wujud nyata LPD hadir untuk krama,” ujar Bupati Kembang.

Melalui sinergi ini, LPD diharapkan dapat mempermudah proses pembiayaan keberangkatan para calon PMI asal Jembrana. Dukungan subsidi dari Pemkab Jembrana akan memastikan beban bunga dan jaminan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat adat yang ingin mengubah nasib di luar negeri.

Merespons arahan tersebut, Ketua BKS-LPD Kabupaten Jembrana, I Kadek Arnaya, menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD di Jembrana untuk menyukseskan program pro rakyat tersebut. Saat ini, Kabupaten Jembrana memiliki modal sosial yang kuat dengan jaringan 64 LPD dan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat.

Kadek Arnaya menjelaskan bahwa pelaksanaan Muskab IV tahun 2026 ini didasarkan pada regulasi resmi, yaitu:
Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Pasal 48 ayat 2). Sedangkan AD/ART BKS-LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.

Sejalan dengan tantangan baru tersebut, Muskab kali ini mengusung tema: Melalui MUSKAB BKS-LPD Kabupaten Jembrana kita tingkatkan Persatuan dan Kebersamaan untuk memperkuat Peran dan Fungsi LPD dalam memperkuat Ekonomi Adat untuk Kesejahteraan Krama Desa.

Di akhir laporannya, I Kadek Arnaya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas komitmen dan dukungan penuh yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

“Terima kasih atas dukungan, masukan, dan saran dari Bapak Bupati Jembrana. Dengan adanya program bersama seperti kredit talangan PMI tanpa bunga dan jaminan ini, kami optimis LPD dapat terus berkontribusi nyata dan semakin dirasakan manfaatnya bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana,” pungkas Kadek Arnaya. ™