Pemkab Jembrana Tegaskan Komitmen Capai Nol Persen Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

suarajembrana.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, dengan target ambisius mencapai nol persen kemiskinan ekstrem serta penurunan signifikan angka kemiskinan secara umum pada tahun 2025.

Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Jimbarwana, Lantai II Kantor Bupati Jembrana, pada Rabu (22/10). Rapat bertema “Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Jembrana” ini dibuka oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat).

Membacakan sambutan Bupati Jembrana, Wabup Ipat menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar tidak lagi memandang program penanggulangan kemiskinan sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai prioritas utama yang harus dilakukan secara inovatif, terarah, dan berbasis data yang valid.

“Mari kita wujudkan Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat, bukan hanya melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga melalui pembangunan jiwa, budaya, dan moral masyarakat, sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno: ‘Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya’,” tegas Wabup Ipat.

Dalam arahannya, Wabup Ipat menekankan tiga agenda strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jembrana yakni Sinkronisasi Data dan Intervensi Berlapis
Pemanfaatan data dari P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS sebagai basis data tunggal nasional menjadi kunci efektivitas program.

“Seluruh OPD segera melakukan tagging program dan anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Intervensi dilakukan secara berlapis Lapis I: Mengurangi beban masyarakat melalui bantuan sosial, pangan, dan subsidi. Lapis II Meningkatkan pendapatan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha (UEP/KUBE), dan program pinjaman tanpa bunga dan Lapis III Memenuhi kebutuhan dasar, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jaminan kesehatan universal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup Ipat menegaskan pentingnya peran Perbekel/Lurah dan Bendesa Adat sebagai dwi-tunggal kepemimpinan wilayah dalam menanggulangi kemiskinan. Desa Adat diharapkan berperan aktif dalam validasi data kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berbasis desa.

Selain itu juga Fokus pada Pembangunan SDM dan Transformasi Ekonomi Lokal
Penanggulangan kemiskinan juga diintegrasikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ekonomi lokal. “Program prioritas mencakup Pelatihan vokasi untuk pemuda miskin, Fasilitasi kredit bersubsidi, Program Bedah Warung untuk UMKM, dan Optimalisasi sektor pertanian dan kelautan Jembrana,” jelasnya.

Wabup Ipat juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat, target nol persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai.

“Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang bisa kita implementasikan bersama. Saya minta seluruh perangkat daerah menjalankan program secara sungguh-sungguh, berbasis data valid, dan terus berinovasi sesuai bidangnya,” pungkasnya. ™